Jokowi Jangan Kau Ragu

Situasi politik yang mengelilingi kehidupan negeri ini makin panas. Dan ini yang akan jadi test case bagi Jokowi dalam memimpin Indonesia, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Bila ia gagal bertindak tegas mengatasi kisruh KPK Vs Polri, maka kepercayaan surplus publik sebelum ia menduduki istana akan berbalik jadi surplus ketidakpercayaan. Publik yang sebelum pemilu menaruh harapan besar ke pundaknya, nanti berbalik akan mencabut kepercayaannya. Kisruh yang membelit dua institusi penegak hukum itu telah menyita perhatian Rakhe akhir-akhir ini. Rakhe meyakini kasus yang kini mendera KPK adalah rekayasa sistematis untuk menghancurkan aparat hukum yang teguh melawan mafia koruptor. Bagaimana pun, KPK adalah yang terpercaya ketimbang Polri maupun kejaksaan dalam melawan perilaku koruptif. Tradisi suap dan gratifikasi telah jadi rahasia umum, tumbuh subur di tubuh polri dan kejaksaan, tapi tidak demikian dengan KPK.

“Kakak Isa pernah kena tilang dari polisi ?” berkata Rakhe pada Isa.

“Iya pernah. Sering malah. Macam-macam kesalahan yang kakak lakukan, sengaja maupun tak sengaja. Lampu depan tak nyala di siang hari, menerobos trafic light, salah jalur, dan banyak lah...”

“Terus Kak.. Kakak nyuap ke Polisi ?”

“Bukan nyuap, tapi uang damai...hehehe”

“Iya berdamai dengan kemunkaran. Berdamai dengan kejahatan korupsi. Berdamai dengan.....”

“Dengan setan.” Tambah Isa, memutus omongan Rakhe yang mulai meninggi nadanya.

Telah jadi rahasia umum, uang damai yang kerap dilakukan para pelanggar lalu lintas merupakan perilaku koruptif. Orang-orang menyadari itu. Suap, titip uang ke polisi adalah salah. Tapi dari polisinya sendiri seringkali yang mengawali perilaku korup. Mereka sering mengadakan razia di tempat-tempat yang tak lazim. Polisi acapkali mencari-cari kesalahan pengguna jalan. Berbeda dengan institusi KPK. Pernah suatu hari, Rakhe mengadakan diskusi “Anti korupsi berbasis TBM.” Ia mengundang KPK. Yang luar biasa dari KPK, dan barangkali satu-satunya di negeri ini, KPK bersedia datang dengan cuma-cuma, gratis-tis. Panitia tak keluar sepeser pun kala berhubungan dengan KPK. Dari mulai menelepon, jasa jemputan, hingga transport pulang pembicara KPK, semuanya tertanggung oleh KPK.

Kenangan dengan KPK. Kenangan mendalam tentang integritas aparat hukum. Sehingga Rakhe serasa terpukul dengan kasus-kasus yang menimpa para pimpinan KPK. Bambang Widjojanto telah meminta untuk non aktif dari KPK lantaran di-tersangka-kan Polri. Abraham Samad, terus dikipas-kipas dengan isu tak sedap. Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, telah dilaporkan ke Bareskrim atas kasus-kasus masa lalu. Dan terakhir, tak ketinggalan Johan Budi juga ikut dilaporkan atas tindakan tak etisnya. Dari kesemuanya itu, makin menguatkan Rakhe, bahwa sistematisasi dalam menghancurkan KPK jelas gamblang, terang benderang. Teror yang menimpa staf-staf KPK, makin memperjelas keyakinan Rakhe, seolah para pemimpin negeri ini, tak menginginkan Indonesia terbebas dari bahaya laten korupsi.

“Kenapa ya Kak, Jokowi tak segera menentukan sikap soal kisruh ini? Kenapa Jokowi mesti membentuk Tim 9, kalau toh akhirnya rekomendasinya juga tak segera ditindaklanjuti...”

“Ya ga tahulah aku. Itu mungkin aslinya Jokowi, Dik. Jokowi itu seolah ingin menunjukkan ke kita bahwa orang Solo, orang Jawa adalah orang-orang yang tak bisa tegas dan cepat dalam mengambil keputusan.”

“Ya bukan begitulah. Jokowi tak bisa membiarkan rakyat Indonesia terkatung-katung, yang saban hari hanya dipertontonkan dengan kisruh yang tak perlu. Jokowi mesti tegas. Jangan hanya pada saat kampanye saja, sok tegas. Hanya taat dengan kehendak rakyat, kehendak konstitusi. Tapi kini membiarkan kita-kita dalam ketidakpastian nasib KPK.”

“Sebagai orang Solo,” tambah lagi Rakhe, “Saya malu benar dengan sok merakyatnya Jokowi. Sebelum jadi presiden, saat memimpin Jakarta, kita ditipu habis-habisan dengan blusukannya. Sampai-sampai saya pun meniru gaya blusukan Jokowi saat dolan mendadak ke teman-teman TBM se-Kabupaten Semarang. Iya, Kak Isa, saya gemas dengan sok ndesonya itu, sok lugu. Saya merasa tertipu...”

“Udahlah Khe, tak perlu segitunya dalam menyikapi keadaan. Kita mesti bisa arif dalam membaca kenyataan. Jokowi sekarang jelas beda keadaannya dengan sebelumnya, baik saat di Jakarta maupun di Solo. Jokowi sekarang sedang dikepung oleh ratusan ribu ambisi kepentingan. Kita juga mesti kasihan dengan beliau, tak hanya dengan nasib Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya. Jokowi itu kini seolah sedang bermain sendirian. Ia masih mencari pola yang tepat untuk keluar dari tekanan partai pendukungnya. Kalau saya begitu dalam melihat kelambanan Jokowi. Sepenuhnya murni bukan kesalahannya.”

“Aahhh...entahlah, Kak. Yang jelas kini KPK sedang diujung tanduk. Dan itu tak terjadi jika presiden kita itu tak lamban dalam memutuskan keberpihakannya. Tak salah atau terus memaksakan kehendak untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai kapolri. Begitulah Kak...”

Geram Rakhe kian menjadi, saat menyaksikan live TV yang menayangkan sidang praperadilan BG. Para kuasa hukum BG, nampak kentara kepingin meluaskan masalah, dari masalah kewenangan penetapan tersangka diluaskan menjadi ketidaksterilan KPK dari kesalahan. Saksi ahli yang didatangkan kubu BG, menyudutkan KPK yang tak tepat dalam menetapkan BG sebagai tersangka, lantaran pimpinan KPK tak lengkap, mestinya lima tapi cuma empat. Rakhe yang bukan ahli hukum, tak mengerti logika yang dipakai para kuasa hukum BG yang menghadirkan saksi-saksi yang tak relevan dengan maksud praperadilan BG. Semangat yang terlihat dari para saksi adalah ingin mempertontonkan pada publik bahwa KPK dari awal ada memang tak lepas dari pelanggaran wewenang. Rakhe makin tak mengerti dengan para pakar hukum yang berbeda pendapat dalam menanggapi kasus yang menyeret KPK. Para pakar itu jadi kelihatan tak objektif dalam memahami teks undang-undang, menyangkut angka 5 pimpinan KPK. Margarito Kamis, misalnya, yang dari awal kisruh KPK vs Polri, tegas meminta Jokowi segera melantik BG. Kasus tersangka BG tak menghalangi Jokowi untuk melantiknya, karena KPK telah menyalahi wewenang.

Rakhe gemas dengan pernyataan-pernyataan miring dari para ahli hukum itu. Pernyataan yang menyudutkan kinerja KPK. Pernyataan yang tak menunjukkan empati pada upaya pemberantasan korupsi dari bumi pertiwi. Pernyataan yang malah membingungkan masyarakat yang tulus tanpa tendensi dalam mendukung KPK. Dari kesemuanya itu, Rakhe tetap melihat, bahwa kisruh hukum akan selesai kalau Jokowi tak ragu. “Jokowi jangan kau ragu untuk membendung arus korupsi” rintih Rakhe kemudian. Giliran Isa sang kakak yang mulai cemas dengan keseriusan Rakhe yang tiba-tiba saja intes menyimak perilaku korupsi, mengikuti berita-berita politisasi KPK. Cemas dengan darah tingginya...[]